 |
| Foto: Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini, meninjau sejumlah SPBU untuk mengetahui kondisi antrean BBM pada Jumat (16/10/2026). |
SEKELIK METRO – Antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah SPBU Kota Metro menjadi perhatian DPRD setempat. Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini, turun langsung ke lapangan untuk meminta penjelasan terkait kondisi tersebut, Jumat (16/10/2026).
Dalam inspeksi mendadak (sidak) itu, Ria menemui pengelola SPBU guna menggali informasi mengenai ketersediaan stok serta faktor yang menyebabkan antrean kendaraan semakin panjang. Peninjauan tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi pasokan dan pola permintaan BBM di lapangan.
“Kami ingin mengetahui secara langsung kondisi di lapangan agar persoalan antrean BBM ini dapat dipahami secara objektif dan dicarikan solusi yang tepat,” ujar Ria.
Perempuan yang akrab disapa Ria Ayam itu mengatakan, tingginya permintaan menjadi salah satu faktor yang perlu dicermati dalam menyikapi antrean BBM bersubsidi di Kota Metro.
Selain peningkatan permintaan, pengelola SPBU juga menyampaikan adanya peralihan sebagian konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Perubahan tersebut disebut berkaitan dengan kenaikan harga BBM nonsubsidi sehingga turut memengaruhi permintaan terhadap bahan bakar bersubsidi.
Menurut Ria, persoalan antrean BBM membutuhkan perhatian bersama, terutama dalam memastikan distribusi berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
“Distribusi BBM perlu mendapat perhatian bersama. Kami berharap pihak terkait dapat memastikan ketersediaan dan penyaluran BBM berjalan dengan baik, sehingga masyarakat tidak terus-menerus menghadapi antrean panjang,” tegasnya.
Ia berharap peninjauan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait untuk mengidentifikasi persoalan yang terjadi, baik dari sisi ketersediaan pasokan, pola distribusi, maupun peningkatan permintaan masyarakat.
Pengawasan penyaluran BBM bersubsidi juga dinilai penting agar distribusinya tetap sesuai ketentuan. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfokus pada panjangnya antrean, tetapi juga pada kesesuaian antara pasokan dan kebutuhan di lapangan.
Persoalan ini diharapkan dapat ditangani melalui koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola SPBU, dan pihak berwenang. Langkah tersebut diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik dan antrean kendaraan di SPBU Kota Metro dapat dikurangi. (Fi)
