SEKELIK METRO – Nasib pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Shopping Center Kota Metro menjadi perhatian Anggota DPR RI asal Lampung, Chusnunia Chalim atau Nunik. Ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Metro membuka ruang dialog dan mencari solusi agar rencana pembongkaran bangunan tersebut tidak mengabaikan keberlangsungan usaha para pedagang.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu mengaku mengikuti perkembangan polemik Shopping Center Metro dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, pemerintah perlu mempertemukan kepentingan penataan aset dan keselamatan bangunan dengan kebutuhan para pelaku UMKM yang selama ini menggantungkan penghasilan dari kawasan tersebut.
Nunik memilih tidak masuk ke dalam perdebatan mengenai pihak yang benar atau salah dalam persoalan Shopping Center. Ia menilai, langkah yang lebih penting saat ini adalah menunggu hasil kajian kelayakan gedung sekaligus menyiapkan solusi bagi pedagang yang terdampak.
“Harus ada diskusi dan solusi agar mereka mendapatkan jalan keluar dari rencana pembongkaran tersebut. Saya tidak ingin masuk ke polemik siapa yang berhak atas pasar itu atau siapa yang benar dan salah. Kita lihat dahulu kajian kelayakan gedung yang kabarnya sedang dilakukan Pemkot,” ujarnya.
Mantan Wakil Gubernur Lampung itu menilai perkembangan ekonomi kreatif di Kota Metro dalam beberapa tahun terakhir cukup baik. Karena itu, persoalan Shopping Center perlu menjadi bahan evaluasi bersama, baik bagi pemerintah maupun para pelaku usaha.
Menurut Nunik, keberadaan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif telah memberikan kehidupan baru bagi kawasan yang sebelumnya lama terbengkalai. Kondisi tersebut menjadi alasan mengapa keberlanjutan usaha para pedagang perlu menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan.
Ia juga menghormati kewenangan Pemkot Metro sebagai pemilik aset, termasuk dalam upaya memastikan keselamatan pengunjung dan pelaku usaha apabila kondisi bangunan memang membutuhkan penanganan.
Meski demikian, Nunik mengingatkan agar aspek keselamatan tidak membuat nasib para pedagang terabaikan. Ia berharap pemerintah dapat menemukan jalan tengah yang mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak.
“Saya menghormati Pemkot Metro sebagai pemilik aset yang mengutamakan keselamatan pengunjung dan pelaku usaha. Meski demikian, pemerintah juga harus memikirkan keberlanjutan UMKM dan ekonomi kreatif yang telah berhasil mengubah pasar yang lama terbengkalai tersebut. Harus ada solusi yang menguntungkan semua pihak,” katanya.
Sebagai langkah lanjutan, Nunik berencana mendengarkan langsung aspirasi para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif yang beraktivitas di Shopping Center Metro. Pertemuan tersebut sedang dijadwalkan dan dimungkinkan berlangsung secara daring melalui Zoom.
Aspirasi yang dihimpun nantinya akan disampaikan kepada Wali Kota Metro sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan terkait aset tersebut.
“Kita sedang mengatur waktunya, bisa melalui Zoom. Saya ingin mendengar aspirasi para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif tersebut untuk selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota sebagai pemegang kebijakan,” pungkasnya.
Bagi para pedagang, persoalan Shopping Center bukan semata-mata tentang bangunan yang akan dibongkar, melainkan juga keberlanjutan mata pencaharian mereka. Karena itu, kejelasan hasil kajian gedung, arah kebijakan pemerintah, serta solusi bagi pelaku UMKM menjadi hal penting agar penataan kawasan tidak berujung pada ketidakpastian usaha. (*)
