LAMPUNG | SEKELIK METRO– Pemerintah Provinsi Lampung mulai membenahi sarana pendidikan yang mengalami kerusakan berat. Tahun ini, sebanyak 140 sekolah tingkat SMA dan SMK masuk dalam program revitalisasi.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Thomas Amirico mengatakan program tersebut mencakup sekolah negeri maupun swasta yang tersebar di berbagai wilayah Lampung.
Menurut Thomas, bantuan tidak hanya berfokus pada satu jenis bangunan. Sejumlah fasilitas pendidikan akan diperbaiki atau dibangun kembali, di antaranya ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, toilet dan ruang guru.
"Data dari Mendikdasmen menunjukkan ada ribuan sekolah yang sarana prasarananya mulai rusak. Alhamdulillah, di Lampung untuk jenjang SMA dan SMK, sesuai kewenangan kami, ada 140 unit yang diperbaiki," kata Thomas, Selasa (18/8/2026).
Selain memperbaiki sekolah yang sudah ada, pemerintah juga menyiapkan pembangunan satu Unit Sekolah Baru (USB) di Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara.
Thomas berharap pekerjaan fisik tersebut dapat diselesaikan sebelum akhir 2026. Dengan begitu, siswa bisa mendapatkan fasilitas belajar yang lebih layak dan nyaman.
"Ini membuktikan bahwa pemerintah mulai secara bertahap memperbaiki sarana prasarana sekolah yang dianggap kurang baik, sehingga segera diperbaiki. Alhamdulillah, nanti akhir tahun selesai untuk kenyamanan siswa dalam proses belajar," ujarnya.
Perhatian Khusus untuk Sekolah di Daerah 3T
Revitalisasi tidak hanya menyasar sekolah di wilayah perkotaan. Dinas Pendidikan Lampung turut memberikan perhatian terhadap satuan pendidikan yang berada di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Thomas menyebut Pesisir Barat, Way Kanan, dan Mesuji sebagai sejumlah daerah yang menjadi perhatian karena kondisi infrastrukturnya masih membutuhkan pembenahan.
"Kami konsen di daerah 3T yang infrastrukturnya cukup prihatin. Kami fokus untuk segera diperbaiki, terutama di daerah Pesisir Barat, Way Kanan, kemudian Mesuji," katanya.
Dia menambahkan, tingkat kerusakan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan sekolah penerima program. Sekolah dengan kondisi bangunan rusak lebih dari 70 persen menjadi sasaran yang diprioritaskan.
"Yang jelas, yang diperbaiki ini kerusakannya di atas 70 persen. Yang betul-betul langsung segera diperbaiki," tegas Thomas.
Dari sisi pembiayaan, program perbaikan sekolah tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dukungan dari sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) juga turut dimanfaatkan.
Thomas mencontohkan, sejumlah sekolah di wilayah Kota Agung saat ini juga tengah mendapatkan dukungan perbaikan melalui skema CSR.
"Ada CSR juga. Beberapa CSR sekarang juga sedang proses perbaikan, seperti di Kota Agung," pungkasnya. (*)
