Semangat itulah yang akan dibawa dalam Sosialisasi Pendidikan Antikorupsi dan Penguatan Peran Serta Masyarakat di Kota Metro. Kegiatan yang melibatkan Tim Kerja Sosialisasi Antikorupsi KPK RI tersebut dijadwalkan berlangsung pada 10 September 2026.
Agenda ini disiapkan bukan sekadar sebagai ruang penyampaian materi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mempertemukan pemerintah, aparatur negara, dan masyarakat dalam satu ruang dialog tentang pentingnya pencegahan korupsi.
Inisiator kegiatan, Hendra Apryanes, mengatakan upaya menjaga pemerintahan tetap bersih membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
“Pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab KPK maupun aparat penegak hukum. Masyarakat juga harus diberikan ruang untuk ikut berperan dalam pencegahan dan pengawasan,” ujar Hendra.
Menurutnya, aparatur negara di Kota Metro juga diharapkan dapat mengambil bagian dalam agenda tersebut. Kehadiran mereka dinilai penting untuk memperkuat komitmen terhadap integritas dan tata kelola pemerintahan.
“Ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Kehadiran aparatur negara menjadi bagian dari komitmen bersama untuk memperkuat integritas dan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,” katanya.
Ketua Pelaksana kegiatan, Heri Setiawan, S.E., mengatakan persiapan agenda kini terus dimatangkan. Ia memastikan kegiatan tersebut akan berlangsung pada 10 September 2026.
“Agenda ini fix akan dilaksanakan pada 10 September 2026. Saat ini tim kerja tengah menyelesaikan tahapan demi tahapan, termasuk berbagai persiapan teknis lainnya demi suksesnya pelaksanaan acara,” ujar Heri.
Koordinasi dengan Pemerintah Kota Metro dan Inspektorat juga dijadwalkan dilakukan pada Senin, (24/08/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian persiapan agar seluruh tahapan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.
Selain persiapan teknis, panitia juga berencana memperluas informasi kegiatan melalui billboard dan media massa.
“Kami ingin agenda ini diketahui secara luas oleh masyarakat. Karena itu, kami akan membuka ruang informasi melalui billboard dan media massa,” tegas Heri.
Melalui forum tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga memiliki ruang untuk memahami sekaligus mengambil bagian dalam upaya pencegahan korupsi. (MNP)
