SEKELIK METRO - Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, memimpin Rapat Koordinasi dan Sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Metro di OR Setda Kota Metro, Rabu (24/6/2026). Rapat tersebut digelar untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah.
Kegiatan itu dihadiri perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung, Badan Pusat Statistik (BPS), Asisten II Setda Kota Metro, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Berdasarkan data BPS Kota Metro, tingkat inflasi Kota Metro hingga Mei 2026 tercatat sebesar 2,81 persen secara tahunan atau year on year (YoY). Sementara inflasi tahun kalender (year to date/YtD) berada di angka 1,62 persen.
Angka tersebut menempatkan Kota Metro sebagai salah satu daerah di Provinsi Lampung dengan tingkat inflasi yang berada sedikit di atas target nasional yang ditetapkan sebesar 2,5 persen.
Dalam arahannya, Rafieq menegaskan pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan ekonomi yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
"Kita harus menghadapi ini bersama-sama. Alhamdulillah, ada dukungan dari pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan BPS yang terus membantu melalui data dan berbagai masukan," kata Rafieq.
Ia mengatakan inflasi tidak hanya berkaitan dengan angka statistik, tetapi juga menyangkut daya beli masyarakat dan kestabilan harga kebutuhan pokok. Karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengambil langkah yang tepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul.
Selain membahas inflasi, Rafieq juga meminta seluruh perangkat daerah mendukung pelaksanaan sensus ekonomi yang tengah berlangsung. Menurutnya, data yang akurat akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan ekonomi daerah.
Rafieq berharap rapat koordinasi tersebut tidak hanya menjadi forum penyampaian data, tetapi juga menghasilkan langkah-langkah konkret dalam menjaga inflasi tetap terkendali.
Ia meminta setiap OPD menyampaikan kondisi terkini di sektor masing-masing, mulai dari perdagangan, ketahanan pangan, perikanan hingga pendidikan.
"Pengendalian inflasi bukan hanya tugas satu sektor, tetapi membutuhkan sinergi lintas sektor agar hasilnya maksimal," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Rafieq juga mengapresiasi dukungan berbagai mitra yang selama ini membantu pemerintah daerah menjalankan program pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.
Menurutnya, berbagai tantangan ekonomi yang ada masih dapat dihadapi selama seluruh pihak tetap menjaga semangat kolaborasi dan bekerja bersama mencari solusi.
Sementara itu, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Achmad Baskara, mengatakan pengendalian inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah daerah.
Ia menjelaskan terdapat sejumlah penghargaan yang diberikan kepada daerah berdasarkan capaian pengendalian inflasi, termasuk penilaian yang berkaitan dengan Dana Insentif Daerah (DID).
Karena itu, pemerintah daerah diminta aktif dan disiplin dalam menyampaikan laporan yang menjadi bagian dari proses penilaian tersebut.
Achmad juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Metro yang secara konsisten menghadirkan kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam setiap kegiatan High Level Meeting TPID.
"Berdasarkan data Mei 2026, kinerja pengendalian inflasi Kota Metro cukup baik dan konsisten. Tingkat inflasinya tercatat 2,81 persen dan masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional," pungkasnya.
.jpg)
