Kantor DKP3 Kota Metro Digeledah Jaksa, Puluhan Dokumen dan Barang Elektronik Diamankan

SEKELIK METRO - Tim Satgassus Pidsus Kejaksaan Negeri Kota Metro menggeledah kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Metro pada Senin (4/5/26). Penggeledahan itu terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier tahun anggaran 2023.

Selain kantor dinas, tim penyidik juga mendatangi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kota Metro, Balai Penyuluhan Pertanian Metro Selatan, serta Balai Penyuluhan Pertanian Metro Utara.

Dari serangkaian penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua unit perangkat elektronik dan 99 dokumen.
Proses penggeledahan berlangsung sekitar 10 jam, dimulai pukul 10.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 20.00 WIB.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Metro, Neneng Rahmadini, membenarkan kegiatan penggeledahan tersebut. Ia mengatakan seluruh barang bukti yang disita akan dipakai untuk kepentingan penyidikan, termasuk sebagai dasar penetapan tersangka dan penghitungan kerugian negara.

“Perkara ini sudah masuk tahap penyidikan umum. Sampai saat ini belum ada tersangka. Kami masih menunggu proses penghitungan kerugian negara,” kata Neneng dalam konferensi pers di aula Kejari Metro, Kamis (7/5/26).

Menurut Neneng, penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi yang diduga mengetahui atau berkaitan dengan dugaan penyelewengan anggaran dalam proyek rehabilitasi jaringan irigasi tersebut.

Ia menyebut, naiknya perkara ke tahap penyidikan menandakan telah ditemukan indikasi penyimpangan. Namun, Kejari Metro belum membeberkan lebih jauh soal modus dugaan korupsi itu.

“Untuk modus operandi, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut pada konferensi pers berikutnya,” ujarnya.
Sejauh ini, Kejari Metro telah memeriksa 34 saksi. Mereka berasal dari unsur dinas terkait hingga pihak penerima manfaat program.

Kejaksaan menyatakan penetapan tersangka akan dilakukan setelah hasil audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung selesai. (Fi)