Sekelik Metro — Tiga partai politik, yakni Golkar, Demokrat, dan PKB melalui juru bicara fraksi gabungan mereka, menyoroti sejumlah catatan penting dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2025.
Dalam pandangan umumnya, fraksi gabungan menilai Pemkot Metro perlu menghadirkan program yang lebih tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebab, hingga akhir 2025, masih banyak program yang dinilai belum optimal dan memicu ketidakpuasan publik.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Metro pada Senin (20/4/2026), menyusul penyampaian LKPJ yang telah dilakukan pada awal April lalu.
Juru bicara fraksi gabungan, Sutikno, menilai program penanganan banjir masih belum dirancang secara komprehensif. Ia menyoroti pembangunan drainase yang belum terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Saluran drainase saat ini cenderung berdiri sendiri dan belum saling terhubung antar ruas jalan,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan genangan berulang, pemborosan anggaran, hingga konflik antarwilayah. Ia mencontohkan pembangunan drainase di Jalan Al Muttaqin 2, Mulyojati, yang dinilai sekadar mengejar penyelesaian proyek tanpa perencanaan matang.
Selain itu, persoalan infrastruktur jalan juga menjadi perhatian. Fraksi gabungan mencatat masih banyak ruas jalan berlubang yang belum ditangani secara optimal dan kerap dikeluhkan masyarakat, bahkan ramai diperbincangkan di media sosial.
“Kerusakan jalan ini tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan serta mempercepat kerusakan kendaraan,” kata dia.
Untuk itu, mereka meminta agar perbaikan jalan menjadi prioritas, disertai pengawasan ketat agar kerusakan tidak terus berulang.
Sorotan lain diarahkan pada penerangan jalan umum (PJU). Fraksi gabungan menilai pengelolaannya belum maksimal, terlihat dari banyaknya lampu yang tidak berfungsi, pencahayaan yang minim, serta kurangnya perawatan rutin.
“Kondisi ini berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat, terutama pada malam hari,” ujarnya.
Mereka pun mendorong Pemkot Metro untuk meningkatkan pengelolaan PJU melalui pengecekan berkala, perbaikan lampu rusak, hingga penggantian komponen yang tidak layak pakai.
Di sektor kesehatan, isu stunting juga menjadi perhatian serius. Fraksi gabungan mencatat prevalensi stunting di Kota Metro pada 2025 mencapai 14,8 persen atau sekitar 15 dari setiap 100 balita.
Mereka meminta upaya penanganan dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi lintas perangkat daerah, tidak hanya bergantung pada Dinas Kesehatan, agar angka stunting dapat ditekan secara signifikan. (Mnp)
