SEKELIK METRO — Ketua DPD Ormas Pasukan Elit Inti Rakyat (PETIR) Kota Metro, Bayu Hendrix Faulama, S.H, menyoroti buruknya komunikasi antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dengan sejumlah kontraktor pelaksana proyek. Ia menilai hal ini berpotensi menghambat pembangunan di Kota Metro dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Menurut Bayu, Kepala Dinas seharusnya membangun komunikasi terbuka dengan pihak rekanan. Selain mencerminkan profesionalisme, hal itu juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Kalau komunikasi antara dinas dan kontraktor tersendat, itu tanda ada masalah serius dalam pengelolaan pembangunan. Kadis PUTR seharusnya jadi pusat koordinasi, bukan justru terlihat tidak memahami teknis pekerjaan dan menghindar dari tanggung jawab,” tegas Bayu, Kamis (13/11/2025).
Bayu menjelaskan, arah dan keputusan yang tidak jelas dari pihak dinas bisa membuat pelaksanaan proyek di lapangan menjadi kacau. Akibatnya, progres pembangunan tersendat dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Ia juga menilai jabatan penting seperti Kepala Dinas PUTR seharusnya diisi oleh sosok yang paham teknis, punya kemampuan memimpin, dan berani mengambil keputusan.
“Kalau pemimpin tidak mampu menjalankan fungsi koordinasi, bukan hanya profesionalisme birokrasi yang rusak, tapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujarnya.
Bayu menambahkan, lemahnya koordinasi dan tanggung jawab di tingkat pimpinan bisa berimplikasi hukum, terutama bila mengarah pada kelalaian atau penyalahgunaan wewenang.
“Kalau setiap tanggung jawab bisa dihindari dengan diam, mungkin pasal penyalahgunaan wewenang tak perlu ditulis di KUHP,” sindirnya. (Fi)
