SEKELIK METRO – Pemerintah Kota (Pemkot) Metro akan meninjau ulang sejumlah kegiatan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Langkah ini diambil setelah Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kota Metro dipastikan berkurang hingga Rp161,46 miliar pada tahun 2026.
Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, mengatakan penyesuaian dilakukan agar program pembangunan tetap berjalan sesuai kemampuan fiskal daerah.
“Belanja operasional lintas OPD yang bersifat seremonial atau non-esensial akan kita pangkas. Sementara untuk belanja modal kecil dan menengah akan diseleksi lebih ketat,” ujarnya.
Rafieq menyebut, sektor kesehatan, pendidikan, serta pekerjaan umum dan tata ruang (PUTR) menjadi bidang yang paling berpotensi terdampak akibat pemangkasan tersebut. Jika dana untuk PUTR berkurang atau bahkan nol, sejumlah proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan, drainase, dan fasilitas dasar lainnya harus mencari sumber pembiayaan alternatif.
“Kami akan memaksimalkan DAK fisik yang masih tersedia, seperti sub-bidang jalan, serta mengupayakan pergeseran proyek ke DAK tematik atau kolaborasi dengan pemerintah pusat,” jelasnya.
Ia merinci, dari total pemotongan TKD, komponen paling tertekan berasal dari DAU yang berkurang hampir Rp91 miliar, disusul Dana Bagi Hasil (DBH), DAK, serta hilangnya insentif fiskal berbasis kinerja.
Menurut Rafieq, kondisi tersebut akan mempersempit ruang fiskal Pemkot Metro. Karena itu, pemerintah daerah akan menata ulang struktur anggaran dengan memprioritaskan belanja wajib dan pelayanan dasar.
“Gaji, tunjangan, dan layanan publik akan tetap kita lindungi. Program yang tidak berdampak langsung ke masyarakat akan dirasionalisasi,” tegasnya.
Ia juga mengakui, Kota Metro berpotensi mengalami defisit APBD 2026. Namun, pemerintah berupaya menjaga struktur keuangan tetap kredibel dan terkendali.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Metro menyiapkan tiga strategi utama: meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), melakukan efisiensi belanja, serta memperluas kolaborasi dengan pemerintah dan pihak swasta.
