SEKELIK METRO – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Metro menyoroti rencana pemberhentian ratusan tenaga honorer di Kota Metro yang tidak masuk dalam data base Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ketua Umum HMI Metro, Adi Herlambang Saputra, menegaskan nasib para honorer yang telah lama mengabdi kini terancam. Menurutnya, sebagian besar dari mereka adalah kepala keluarga yang hidup bergantung pada gaji honorer.
“Alih-alih diberikan solusi, justru mereka berpotensi kehilangan pekerjaan,” ujar Adi, Minggu (14/9/2025).
HMI mendesak pemerintah mengambil langkah nyata, di antaranya dengan merekrut seluruh tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tanpa pengecualian.
“Apa yang sudah mereka lakukan untuk Kota Metro harus dihargai, bukan diabaikan,” tegasnya.
Adi juga mengkritik kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro yang dinilai gagal memenuhi janji kampanye untuk menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, kata dia, pemerintah justru merumahkan honorer yang selama ini menggantungkan hidup pada pekerjaan tersebut.
HMI menilai, rencana pemberhentian 540 honorer mencederai komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial dan jaminan ketenagakerjaan.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika pemerintah tak segera memberikan solusi, HMI siap turun ke jalan demi keadilan tenaga honorer di Kota Metro,” tandas Adi. (*)
