SEKELIK METRO – Pemerintah Kota Metro mengikuti rapat koordinasi terkait keamanan pangan serta pencegahan kasus keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) tingkat Provinsi Lampung. Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, berlangsung secara virtual di Ruang OR Setda Kota Metro, Rabu (10/9/2025).
Rapat ini digelar menyusul kasus keracunan makanan yang terjadi di sejumlah daerah di Lampung. Pemprov menekankan pentingnya langkah cepat dan koordinasi lintas sektor agar kejadian serupa tidak meluas.
Wagub Jihan menegaskan program MBG merupakan arahan Presiden, sehingga pengawasan harus diperkuat. Ia meminta kabupaten/kota menyiapkan sistem pengawasan pangan dengan prosedur baku, mulai dari pendataan di Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) hingga distribusi makanan. Bahkan, pemasok makanan pun diminta diperiksa secara menyeluruh.
“Kasus keracunan memang belum masuk kategori kejadian luar biasa, tapi jangan sampai membesar karena kita lalai mengantisipasi,” ujar Jihan.
Selain menggandeng BPOM dan laboratorium daerah, Pemprov juga menekankan pemeriksaan makanan secara menyeluruh agar aman dikonsumsi siswa, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak-anak penerima manfaat.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kota Metro, Wahyuningsih, melaporkan bahwa pihaknya sudah membentuk Satgas MBG melalui surat keputusan resmi. Meski begitu, masih ada kendala teknis dalam pendataan yang sedang dikoordinasikan dengan BPKAD.
Menurutnya, rapat koordinasi pertama di tingkat Kota Metro sudah dilakukan bersama OPD terkait, dan telah disepakati langkah-langkah pengawasan di sekolah pelaksana MBG untuk meminimalisir risiko keracunan.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Metro, Rosita, juga mengungkapkan adanya kasus keracunan yang menimpa sembilan siswa SD Negeri 7 Metro Utara pada 4 September lalu. Para siswa telah mendapat penanganan dari puskesmas dan masih menunggu hasil laboratorium.
Rosita menambahkan, sejumlah keluhan lain juga muncul, mulai dari kebersihan makanan, pembagian lauk yang tidak merata, hingga distribusi yang terlambat. Bahkan, ada pasal dalam perjanjian kerja sama yang dianggap merugikan sekolah karena melarang laporan resmi jika terjadi kasus keracunan.
Di sisi lain, Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung, Saipul, menyebutkan saat ini terdapat 242 SPPG di Lampung yang melayani lebih dari 800 ribu siswa. Total sasaran program MBG di provinsi ini mencapai 2,3 juta penerima manfaat, termasuk siswa sekolah, pondok pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.(*)
