SEKELIK METRO — Pemerintah Kota Metro menyoroti potensi konflik sosial yang dapat muncul akibat persoalan pengelolaan sampah di kawasan Karangrejo. Pemkot bersama Forkopimda diminta memperkuat langkah deteksi dini agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik terbuka.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi (rakor) Pemkot Metro bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di OR Setda Kota Metro, Kamis (16/9/2026).
Wakil Wali Kota Metro M. Rafieq Adi Pradana mengatakan, rakor tersebut tidak hanya membahas persoalan administratif perangkat daerah. Sejumlah persoalan di masyarakat turut dibahas untuk menentukan langkah penanganan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
“Harapan dari kita dari rakor hari ini, bisa segera mengambil langkah-langkah keputusan untuk kita tindak lanjuti agar berbagai masalah bisa kita selesaikan. Salah satu perhatian utama dalam rakor ini adalah persoalan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Karangrejo,” kata Rafieq.
Menurut dia, persoalan TPS Karangrejo perlu menjadi perhatian karena menyangkut keberlangsungan pelayanan publik sekaligus berpotensi memicu persoalan sosial di tengah masyarakat.
Rafieq menyinggung peristiwa penutupan portal yang terjadi pada 15–21 Agustus 2026. Peristiwa tersebut, kata dia, harus menjadi bahan evaluasi agar gangguan serupa tidak kembali terjadi.
“Bukan hanya masalah pelayanannya, tapi kita harus pikirkan apakah ada potensi konfliknya di warga seperti konflik masalah kesehatan, masalah lingkungan, masalah ekonomi itu menjadi bahan konflik masyarakat yang ada di kawasan Karangrejo jika tidak segera dituntaskan,” ujarnya.
Ia meminta Forkopimda, Kesbangpol, dan Satpol PP memperkuat pemantauan terhadap kondisi sosial masyarakat. Deteksi dini dinilai penting untuk mengetahui munculnya ketegangan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.
“Jadi, saya minta tolong dari teman-teman Forkopimda, juga dari Kesbangpol ataupun dari Pol PP untuk dapat terus melakukan pemantauan agar tidak menjadi konflik terbuka,” tegasnya.
Selain persoalan sampah, rakor juga membahas sejumlah isu strategis lainnya, mulai dari kondisi keuangan daerah, stabilitas harga pangan, perlindungan sosial, ketertiban masyarakat hingga potensi konflik sosial.
Rafieq menegaskan pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah Pemkot Metro. Kondisi saat ini dinilai belum sepenuhnya terkendali sehingga membutuhkan penanganan secara berkelanjutan.
Pemkot Metro terus mendorong pembangunan infrastruktur pengendalian landfill. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan anggaran.
Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga mendorong pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi beban sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. (MNP)
