SEKELIK METRO - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro hingga Oktober 2025 baru mencapai 44,12 persen dari total anggaran Rp1,08 triliun. Khusus belanja modal, serapannya bahkan hanya berada di angka 15,69 persen. Kondisi ini menunjukkan lambatnya pelaksanaan pembangunan fisik yang mestinya dikejar menjelang akhir tahun anggaran.
Minimnya serapan tersebut menjadi sinyal kuat adanya keterlambatan signifikan dalam pengerjaan berbagai proyek infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Salah satu rekanan pemerintah, Hendra Apriyanes, menilai ada persoalan mendasar yang menghambat percepatan, terutama pada belanja modal. Menurutnya, beberapa dinas terlihat ragu mengambil keputusan penting untuk memulai tahapan pekerjaan, seperti proses lelang maupun penunjukan langsung, padahal waktu semakin sempit.
“Saya melihat dinas terkait di Pemerintah Kota Metro terlalu berhati-hati. Banyak pejabat yang tidak berani mengambil keputusan final untuk memulai proses pekerjaan, meski waktu sudah sangat mepet. Saya menduga hal ini muncul akibat kekhawatiran berlebihan terhadap risiko jabatan, sehingga mereka memilih langkah aman dengan menunda pekerjaan. Padahal sikap ini justru berpotensi menimbulkan masalah baru di akhir tahun, yakni kegagalan penyerapan anggaran,” ujar Hendra.
Keraguan birokratis tersebut, lanjutnya, membuat Pemkot Metro berada dalam situasi sulit. Dengan waktu yang semakin terbatas dan masuknya musim penghujan, pekerjaan fisik akan berpacu melawan kondisi alam. Risiko penurunan kualitas pekerjaan meningkat, bahkan bisa gagal diselesaikan tepat waktu. Jika itu terjadi, bukan hanya anggaran yang tersendat, tetapi juga potensi masalah hukum bisa muncul di kemudian hari.
“Waktu semakin mepet, ditambah musim hujan. Situasi seperti ini rawan menurunkan kualitas pekerjaan dan berpotensi membuat proyek tidak selesai tepat waktu. Ujungnya, penyerapan dana terhambat atau terpaksa dikebut secara tergesa-gesa di menit-menit terakhir,” tambah Ketua Forum Komunitas Pemuda Pemudi Kota Metro itu.
Hendra menegaskan, kondisi ini tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang terus mendorong daerah untuk mempercepat pembangunan agar dana tidak mengendap dan dapat menggerakkan perekonomian lokal. Karena itu, ia meminta Walikota Metro segera mengambil langkah tegas.
“Pemkot Metro seharusnya patuh pada arahan pusat untuk mempercepat pembangunan agar dana tidak mengendap. Saya mendorong Pak Wali mengeluarkan instruksi tertulis yang tegas dan terukur kepada seluruh OPD, agar segera menyelesaikan administrasi dan memulai pekerjaan fisik tanpa menunda lagi. Jangan sampai pejabat lebih sibuk mengurus hal non-kedinasan, seperti menjadi panitia acara pernikahan anak walikota beberapa waktu lalu,” tutupnya. (MNP)
