SEKELIK METRO — DPRD Kota Metro menggelar rapat paripurna terkait Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Jumat (21/11/2025). Dalam rapat tersebut terungkap bahwa APBD Kota Metro mengalami defisit sebesar Rp5 miliar.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Metro Ria Hartini, didampingi Wakil Ketua I Ahmad Khuseni dan Wakil Ketua II Abdulhaq, serta dihadiri pemerintah daerah dan anggota legislatif lainnya.
Anggota Badan Anggaran DPRD Metro, Roma Doni Yunanto, mengatakan penandatanganan KUA-PPAS menjadi tahapan penting dalam penyusunan APBD 2026 agar sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah dan program prioritas nasional.
Ia menjelaskan, KUA memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam satu tahun anggaran, sementara PPAS berisi langkah prioritas program dan penyusunan plafon anggaran untuk masing-masing kegiatan.
Doni menyampaikan bahwa DPRD bersama Pemerintah Kota Metro telah menyepakati struktur pendapatan daerah tahun 2026 sebesar Rp915,6 miliar. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp357,7 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp557,9 miliar.
Sementara itu, total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp920,6 miliar sehingga APBD 2026 mengalami defisit sebesar Rp5 miliar.
Untuk menutup defisit tersebut, pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp5 miliar. Rinciannya, penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp7 miliar dan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah sebesar Rp2 miliar.
“Pembahasan KUA dan PPAS ini merupakan hasil kerja bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Metro melalui koordinasi Badan Anggaran, komisi-komisi, fraksi serta OPD terkait,” ujar Doni.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso dan Ketua DPRD Metro Ria Hartini. (*)
