SEKELIK METRO – Ratusan mahasiswa HMI bersama Tenaga Harian Lepas (THL) Non Database akhirnya berhasil menduduki Kantor Wali Kota Metro, Selasa (16/9/2025).
Massa kemudian diterima langsung oleh Wali Kota Bambang Iman Santoso, Wakil Wali Kota M. Rafieq Adi Pradana, dan Ketua DPRD Ria Hartini di Aula Pemkot Metro untuk menyampaikan aspirasi.
Dialog berlangsung alot sebelum akhirnya tercapai lima poin kesepakatan. Salah satunya, pemerintah menjamin tidak akan merumahkan 449 THL, termasuk tenaga alih daya, BLUD, dan guru.
Wakil Wali Kota Metro M. Rafieq menegaskan, persoalan utama ada pada 91 THL yang status dan sumber gajinya masih bermasalah. Ia menyebut terdapat dugaan maladministrasi dalam penerbitan SK perpanjangan tanpa dasar yang kuat.
“Kalau maladministrasi diteruskan, demi keadilan yang harus bertanggung jawab adalah kepala OPD. Karena pembiaran itu masuk kejahatan,” tegas Rafieq.
Meski demikian, Pemkot berjanji tetap mencari solusi agar tenaga honorer tetap bekerja tanpa melanggar aturan hukum.
Adapun lima kesepakatan yang dicapai meliputi:
1. Pemkot menjamin 449 THL tidak dirumahkan.
2. THL Non Database yang sesuai aturan diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu.
3. Pemkot diminta menuntaskan janji program unggulan terutama kesejahteraan ASN dan honorer.
4. Mendesak BKN RI dan Kemenpan RB memberi afirmasi agar THL Non Database masuk usulan PPPK.
5. Menyediakan solusi alternatif agar THL tidak kehilangan pekerjaan.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, perwakilan THL, KNPI, HMI, dan anggota DPRD yang hadir. (Fi)
