Sekelik Metro – Sekretaris Komisi I DPRD Metro, Kun Komariyati, menyoroti munculnya proyek pengangkatan tujuh tenaga outsourcing yang disebut sebagai “siluman” oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemkot Metro.
Kun menjelaskan, tidak pernah ada pembahasan terkait anggaran maupun kegiatan tersebut dalam rapat komisi, dokumen RKPD, KUA-PPAS, hingga pembahasan perda APBD 2025. Bahkan dalam rapat Badan Anggaran (Banang) bersama TAPD yang melibatkan Sekda, BPKAD, BPPRD, dan Bappeda, isu ini sama sekali tidak pernah dibicarakan.
“Selama ini tidak ada pembahasan tentang pengangkatan outsourcing ‘siluman’ ini. Padahal Komisi I membidangi masalah pemerintahan dan kepegawaian,” tegas Kun saat dikonfirmasi, Senin (25/8/2025).
Ia menduga, jika benar proyek ini baru berjalan dua bulan, maka besar kemungkinan kegiatan tersebut tidak memiliki dasar hukum. Kun menilai tidak ada pijakan regulasi, termasuk dalam Inpres No.1 Tahun 2025, yang bisa menjadi landasan anggaran kegiatan semacam ini.
“Di saat tenaga honorer masih menunggu solusi bijak dari pemerintah, justru muncul proyek outsourcing ‘siluman’ ini,” tambahnya.
Kun juga mengingatkan BPKAD dan Bagian Umum Setda Metro agar tidak mengulang praktik serupa yang berpotensi melawan hukum. Ia menyinggung kasus polemik “anggaran makan minum siluman” di Bagian Umum Setda yang sebelumnya ramai dibicarakan publik.
Menurutnya, TAPD harus bertanggung jawab penuh atas penganggaran ini, sementara Inspektorat diminta segera menindaklanjuti agar permasalahan serupa tidak terus berulang. (*)
