Foto : Fraksi PDIP DPRD Kota Metro, Ancilla Hernani saat menyampaikan pandangan dalam rapat Paripurna pembahasan pandangan fraksi dan jawaban Wali Kota soal Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024, Senin (7/7/2025).
SEKELIK METRO - Fraksi PDIP Kota Metro menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota (Pemkot) Metro tahun anggaran 2024. Pihaknya mendorong Pemkot Metro agar mengevaluasi bahwa realisasi yang sama dengan target pendapatan tidak selalu berarti bahwa pemerintah daerah telah mencapai hasil yang maksimal.
Hal ini disampaikan oleh Fraksi PDIP DPRD Kota Metro, Ancilla Hernani dalam Rapat Paripurna Tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Penyampaian Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Jawaban Wali Kota Metro atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi di ruang sidang DPRD setempat, Senin (7/7/2025).
"Perlu diingat bahwa realisasi yang sama dengan target pendapatan, tidak selalu berarti bahwa pemerintah daerah telah mencapai hasil yang maksimal. Mungkin masih ada pendapatan yang lain belum tergali secara maksimal atau mungkin masih ada kebocoran pada sektor penerimaan pendapatan, atau juga mungkin target pendapatan yang masih rendah sehingga harus ditinjau kembali," kata Ancilla.
Foto : DPRD Kota Metro gelar Paripurna pembahasan pandangan fraksi dan jawaban Wali Kota soal Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024, Senin (7/7/2025).
Selain menyoroti aspek pendapatan, Fraksi PDIP juga menggarisbawahi capaian belanja daerah sebesar 96,3 persen dari alokasi total anggaran senilai Rp1,08 triliun yang telah dihabiskan oleh Pemkot Metro. Mereka mencatat ada sekitar Rp40 miliar penghematan anggaran dari pemerintah sebelumnya.
"Yang kemudian menimbulkan pertanyaan bagi kami Fraksi PDI Perjuangan. Apakah ini karena pemerintah daerah, mungkin terlambat dalam pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai oleh anggaran belanja daerah, sehingga anggaran tidak dapat digunakan secara maksimal, atau pemerintah sengaja mengubah prioritas belanja daerah sehingga menyebabkan beberapa kegiatan tidak lagi menjadi prioritas," jelasnya.
Sorotan tajam juga diarahkan pada pembiayaan dan SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), di mana ditemukan defisit sebesar Rp6,57 miliar. Ancilla menjelaskan bahwa jika dilihat secara umum, realisasi belanja Pemkot Metro masih lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh.
"Hal ini perlu mendapat perhatian bersama seluruh stakeholder, para pemangku kepentingan di Kota Metro khususnya Pemkot Metro, untuk mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan yang lain, utamanya Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ungkap Ancilla.
Tak hanya soal anggaran, Fraksi PDIP juga menyoroti kondisi layanan publik, terutama pada poli rawat jalan RSUD Jendral A Yani Metro. Menurutnya, fasilitas tersebut sudah sangat tidak layak dan sering kali over kapasitas pada jam praktik.
"Antrian pasien yang cukup banyak bahkan terkadang sampai berdesak-desakan, membuat ketidaknyamanan pasien yang mau berobat. Berkenaan dengan hal tersebut, kami Fraksi PDI Perjuangan meminta saudara Wali Kota segera menindaklanjuti dan bukan sekadar menunggu laporan di atas meja," tegasnya.
Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang sempat menjadi sorotan media karena diduga tidak tepat sasaran. Kasus tersebut kini disebut tengah dalam proses penyidikan.
"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan dengan ini menghimbau kepada Pemkot Metro untuk selalu meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana pada OPD, khususnya bantuan operasional pada bidang pendidikan dan kesehatan, mengingat begitu tingginya vak kas ito dalam hal pengelolaan keuangan daerah pada kedua bidang tersebut," tukasnya. (Fi)
#dprdmetro #pdimetro #sekelikmetro #rapatparipurna2025
