SEKELIK METRO — Pemerintah Kota (Pemkot) Metro memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir dan bencana hidrometeorologi menjelang musim hujan 2026/2027. Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah memastikan posko penanganan bencana beroperasi selama 24 jam untuk mengantisipasi situasi darurat.
Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafieq Adi Pradana, mengatakan langkah tersebut sejalan dengan arahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan 2026/2027.
Rafieq menyebut pemerintah daerah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi bencana, termasuk banjir, tanah longsor, dan ancaman hidrometeorologi lainnya. Karena itu, kesiapan personel, peralatan, serta koordinasi antarinstansi menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi.
“Pemerintah daerah di seluruh Indonesia diminta memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman banjir, tanah longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya menjelang musim hujan 2026/2027. Kami akan berupaya memastikan kesiapannya,” kata Rafieq kepada awak media, Senin (2/11/2026).
Ia menjelaskan, surat edaran BNPB yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026 tersebut memuat sejumlah arahan bagi pemerintah daerah. Salah satunya adalah melakukan identifikasi dan pemetaan wilayah yang berpotensi terdampak bencana.
Menurut Rafieq, pemetaan kawasan rawan diperlukan agar pemerintah dapat menentukan langkah pencegahan dan penanganan secara lebih tepat. Dengan mengetahui titik rawan sejak awal, upaya mitigasi diharapkan dapat dilakukan sebelum bencana menimbulkan dampak bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah diminta melaksanakan apel kesiapsiagaan untuk mengevaluasi kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta logistik yang dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat.
Pemkot Metro juga perlu memastikan sistem pemantauan berjalan optimal, termasuk melalui pengawasan perkembangan cuaca dan informasi peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Pemerintah daerah juga diminta memastikan posko penanganan bencana tetap beroperasi selama 24 jam. Pemantauan kondisi cuaca dan informasi peringatan dini dari BMKG harus dilakukan secara rutin,” ujarnya.
Rafieq menambahkan, apabila kondisi di lapangan mengharuskan penetapan status keadaan darurat, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan pemanfaatan Dana Siap Pakai (DSP) sesuai ketentuan yang berlaku.
Koordinasi dengan berbagai unsur juga menjadi perhatian. Pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media dinilai penting untuk memperkuat upaya penanggulangan bencana.
Di luar kesiapan teknis, Rafieq menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengurangi risiko banjir. Menurutnya, menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan merupakan langkah sederhana yang dapat membantu mencegah penyumbatan saluran drainase.
Salah satu program yang didorong Pemkot Metro untuk membangun kesadaran tersebut adalah Pilah Berkah atau Sampah Dipilah, Sekolah Berkah. Program ini diarahkan untuk membiasakan pemilahan sampah sejak dini sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.
Melalui penguatan kesiapsiagaan, pemetaan wilayah rawan, pemantauan cuaca, dan keterlibatan masyarakat, Pemkot Metro diharapkan dapat meningkatkan upaya mitigasi menjelang musim hujan.
Upaya tersebut menjadi penting agar penanganan bencana tidak hanya berfokus pada respons ketika banjir terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan untuk menekan risiko dan melindungi masyarakat. (*)
