Polemik Petani Margatiga Belum Usai, Pemkot Metro Siap Hadapi Gugatan APM


SEKELIK METRO – Pemerintah Kota (Pemkot) Metro menyatakan siap menghadapi gugatan Aliansi Petani Menggugat (APM) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah hukum yang ditempuh Tumiran dan Suyitno melalui kuasa hukumnya tersebut merupakan kelanjutan dari sengketa keterbukaan informasi publik yang sebelumnya bergulir di Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Metro, Zaki Mubaroq, mengatakan pemerintah daerah akan mengikuti proses hukum dan menyampaikan jawaban atas gugatan yang diajukan pihak pemohon.

Menurut Zaki, persoalan ini bermula ketika Tumiran dan Suyitno mengajukan permohonan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung. Dalam proses penyelesaiannya, KI mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan keduanya.

Zaki mengklaim Pemkot Metro telah melaksanakan tindak lanjut atas putusan tersebut dengan memberikan sejumlah dokumen yang tersedia kepada pemohon melalui media elektronik.

"Informasi yang diminta dan memang menjadi kewajiban kami untuk diberikan sudah disampaikan. Ringkasan realisasi belanja daerah atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sudah diberikan. Dokumen KUA-PPAS juga dapat diakses, begitu pula dokumen usulan proposal yang tersedia," ujar Zaki saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/11/2026).

Namun, ia menjelaskan bahwa terdapat sejumlah dokumen yang tidak dapat diserahkan karena tidak tersedia dalam penguasaan pemerintah daerah. Selain itu, beberapa informasi memiliki batasan akses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Zaki mencontohkan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang memuat informasi mengenai pihak ketiga. Menurutnya, pembukaan dokumen tersebut harus mempertimbangkan ketentuan perlindungan data serta aturan mengenai informasi yang dikecualikan.

"Ada informasi yang bisa kami berikan, tetapi ada pula dokumen yang memang tidak berada dalam penguasaan kami. Beberapa informasi juga harus memperhatikan ketentuan karena menyangkut data pihak ketiga," jelasnya.

Menghadapi gugatan di PTUN, Zaki memastikan Bagian Hukum Setda Kota Metro tengah mempersiapkan langkah hukum untuk memberikan tanggapan dalam proses persidangan.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menjelaskan persoalan yang menjadi latar belakang perjuangan APM, yakni dugaan dampak pembangunan Bendungan Margatiga terhadap lahan pertanian warga, termasuk persoalan banjir.

Zaki mengungkapkan, dalam persidangan sengketa informasi sebelumnya, Pemkot Metro menghadirkan saksi dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Berdasarkan keterangan yang disampaikan saksi, lahan sawah yang dipersoalkan disebut tidak termasuk dalam kawasan yang dipetakan berpotensi mengalami banjir akibat pembangunan bendungan.

Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan dalam persidangan, lahan tersebut masuk dalam skema ganti rugi permanen. Meski demikian, menurut Zaki, penanganan persoalan bendungan dan jaringan irigasi perlu melihat pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

"Untuk persoalan ganti rugi maupun penanganan teknis yang berkaitan dengan bendungan dan irigasi, kewenangannya bukan berada pada pemerintah daerah. Hal tersebut menjadi ranah pemerintah pusat melalui BBWS," katanya.

Zaki menegaskan Pemkot Metro tetap membuka ruang komunikasi untuk membantu menyampaikan persoalan yang dihadapi para petani kepada instansi terkait.

Ia menyebut pemerintah daerah sebelumnya telah menawarkan fasilitasi pertemuan dengan BBWS agar persoalan tersebut dapat dibahas secara langsung. Bahkan, menurutnya, BBWS telah menyatakan kesediaan untuk melakukan pembahasan dan menyusun perencanaan penanganan teknis, termasuk terkait jaringan irigasi dan dampak banjir.

Pemkot Metro berharap penyampaian aspirasi petani dapat diarahkan kepada lembaga yang memiliki kewenangan agar proses penyelesaian berjalan sesuai tanggung jawab masing-masing instansi.

"Kalau memang tujuannya membantu petani, mari kita arahkan kepada pihak yang tepat. Jangan sampai persoalan ini salah alamat karena kewenangan setiap instansi berbeda," ungkap Zaki.

Berlanjutnya perkara ke PTUN menunjukkan bahwa sengketa antara pihak pemohon dan Pemkot Metro masih membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme hukum.

Klaim pemerintah daerah mengenai penyerahan dokumen serta alasan tidak diberikannya sejumlah informasi menjadi bagian yang perlu diuji dalam proses hukum tersebut. Begitu pula dengan kejelasan pelaksanaan putusan Komisi Informasi yang sebelumnya telah dikeluarkan.

Di luar persoalan administrasi informasi publik, perkara ini juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat petani, terutama mengenai kepastian hak atas lahan, persoalan ganti rugi, transparansi penggunaan anggaran, serta penanganan dampak pembangunan Bendungan Margatiga.

Karena itu, proses persidangan mendatang tidak hanya menjadi ajang bagi kedua pihak untuk menyampaikan argumentasi hukum, tetapi juga menjadi momentum memperjelas tanggung jawab masing-masing instansi dalam memberikan informasi dan menindaklanjuti persoalan yang dihadapi masyarakat.

Hingga kini, perkembangan gugatan di PTUN dan penjelasan lebih lanjut dari pihak APM maupun BBWS masih menjadi hal yang dinantikan publik. (*)