SEKELIK METRO – Pemerintah Kota Metro mulai memetakan arah pembangunan untuk tahun 2027 melalui pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp930,28 miliar, sedangkan alokasi belanja direncanakan sebesar Rp906,28 miliar.
Rancangan anggaran itu disampaikan Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, dalam rapat paripurna DPRD Kota Metro yang berlangsung di ruang sidang DPRD, Selasa (10/11/2026).
Dalam pemaparannya, Bambang menyampaikan bahwa penyusunan RAPBD 2027 dilakukan dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah. Landasan tersebut meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Selain berpedoman pada dokumen perencanaan, penyusunan anggaran turut mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui pokok-pokok pikiran DPRD. Pemerintah juga melakukan penyelarasan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, termasuk mengevaluasi program yang diajukan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Bambang mengatakan, tahapan penyampaian nota keuangan menjadi bagian dari proses penyepakatan arah kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah untuk tahun mendatang.
“Pada tahap nota keuangan RAPBD ini, kita telah menyusun dan menyepakati kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kota Metro Tahun 2027,” ujarnya.
Untuk mendukung pencapaian pembangunan, Pemkot Metro menetapkan lima agenda prioritas. Salah satu fokus utamanya ialah peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pelayanan publik.
Pemerintah juga menaruh perhatian pada peningkatan kapasitas serta profesionalitas aparatur sipil negara. Upaya tersebut diarahkan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
Di sektor pembangunan fisik, pemerataan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial dasar menjadi prioritas berikutnya. Sementara pada aspek kesejahteraan, pemerintah merencanakan penguatan perlindungan sosial yang lebih adaptif guna memperluas inklusivitas ekonomi dan menanggulangi kemiskinan.
Adapun prioritas kelima diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga melalui pengembangan kemampuan berusaha masyarakat. Program ini diharapkan dapat membuka peluang ekonomi sekaligus memperkuat kemandirian keluarga.
Sejalan dengan agenda tersebut, Pemkot Metro menetapkan sejumlah sasaran indikator makro pembangunan 2027. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada rentang 5,68 hingga 6,1 persen, sedangkan PDRB per kapita ditargetkan mencapai Rp57,5 juta.
Pada indikator kesejahteraan, tingkat kemiskinan ditargetkan berada di kisaran 3 hingga 3,5 persen. Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan sebesar 2,90 hingga 3,20 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan menyentuh angka 81,35.
Pemerintah juga memasang target indeks Gini sebesar 0,272, angka harapan hidup 75,86 tahun, serta prevalensi stunting balita sebesar 10,67 persen. Selain itu, indeks reformasi birokrasi ditargetkan mencapai 79,10, indeks pelayanan publik 4,66, dan indeks ketahanan pangan sebesar 86,53.
Bambang menegaskan, pelaksanaan program pembangunan tetap harus memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta ketentuan belanja wajib atau mandatory spending. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.
Dalam RAPBD 2027, total pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp930.288.252.821. Sementara total belanja daerah dipatok Rp906.288.250.281.
Bambang berharap perencanaan anggaran tersebut dapat diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.
Menurutnya, seluruh agenda pembangunan yang dirancang diharapkan mampu mendukung terwujudnya visi Metro sebagai kota cerdas berbasis jasa dan budaya yang religius. (*)
