SEKELIK METRO – Rupanya, kolam ikan di Rumah Dinas Wali Kota Metro memiliki nasib yang cukup beruntung. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan berbagai kebutuhan pembangunan yang masih menanti perhatian, fasilitas di lingkungan rumah jabatan tersebut justru mendapat kucuran dana hampir Rp300 juta dari APBD Tahun Anggaran 2026.
Sementara itu, masyarakat masih harus bersabar menghadapi persoalan jalan rusak, drainase yang membutuhkan pembenahan, fasilitas pendidikan yang perlu ditingkatkan, hingga berbagai persoalan pelayanan publik.
Pemandangan ini tentu mengundang tanda tanya. Apakah kolam ikan di rumah dinas sudah masuk kategori kebutuhan mendesak daerah? Ataukah ikan-ikan di dalamnya juga membutuhkan fasilitas yang lebih representatif dibandingkan kebutuhan masyarakat?
Berdasarkan pantauan di lokasi, pekerjaan rehabilitasi kolam ikan di halaman Rumah Dinas Wali Kota Metro mulai dilaksanakan.
Papan informasi proyek mencantumkan nama pekerjaan Rehabilitasi Kolam Rumah Dinas Wali Kota Metro dengan nilai kontrak sebesar Rp298.250.000.
Proyek yang bersumber dari APBD 2026 tersebut memiliki masa pelaksanaan 60 hari kalender. Pekerjaan dilaksanakan CV Shalimar Garden dengan pengawasan CV Auzora Mandiri Konsultan.
Angka Rp298 juta tentu bukan nominal kecil. Terlebih, dana tersebut berasal dari uang rakyat yang seharusnya dikelola berdasarkan kebutuhan, manfaat, dan kepentingan publik.
Ironisnya, ketika pemerintah dituntut lebih selektif dalam membelanjakan anggaran, rehabilitasi kolam rumah dinas justru mendapatkan tempat dalam daftar prioritas pembangunan.
Publik pun layak bertanya: Seberapa mendesak kondisi kolam tersebut hingga harus menghabiskan anggaran hampir Rp300 juta? Apakah kerusakannya sudah sedemikian parah sehingga tidak memungkinkan dilakukan perawatan biasa?
Atau jangan-jangan, kolam rumah dinas memang memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan jalan lingkungan yang setiap hari dilalui masyarakat?
Tentu saja, merawat aset pemerintah bukan sesuatu yang dilarang. Namun, ketika anggaran yang digunakan mencapai ratusan juta rupiah, pemerintah tidak cukup hanya berlindung di balik alasan pemeliharaan aset.
Harus ada penjelasan yang masuk akal mengenai urgensi pekerjaan, perhitungan biaya, spesifikasi teknis, serta manfaat yang hendak dicapai.
Sebab, APBD bukan anggaran untuk memenuhi selera fasilitas pejabat. Di dalamnya terdapat hak masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan.
Sorotan terhadap proyek tersebut semakin menarik setelah Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, dikonfirmasi wartawan mengenai rehabilitasi kolam rumah dinas.
Sayangnya, pertanyaan mengenai penggunaan anggaran daerah justru tidak memperoleh jawaban substantif.
Alih-alih menjelaskan alasan penganggaran, urgensi pekerjaan, maupun pertimbangan skala prioritas, Bambang memberikan respons singkat.
“Konteksnya Hari Pahlawan saja. Tidak usah di luar konteks,” celetuk Bambang kepada wartawan usai mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan di Lapangan Samber, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan tersebut tentu belum menjawab pertanyaan mendasar mengenai proyek rehabilitasi kolam yang dibiayai uang rakyat.
Hari Pahlawan memang momentum untuk mengenang jasa para pejuang. Namun, bukankah salah satu cara menghargai perjuangan mereka adalah memastikan uang rakyat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat?
Pertanyaan mengenai APBD bukan gangguan terhadap seremoni peringatan Hari Pahlawan. Itu merupakan bagian dari kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Jangan sampai persoalan anggaran dianggap keluar konteks hanya karena ditanyakan pada momentum tertentu. Sebab, tanggung jawab terhadap uang rakyat tidak mengenal jadwal upacara.
Masyarakat tidak sedang meminta kolam rumah dinas dihilangkan. Mereka hanya ingin mengetahui mengapa fasilitas tersebut mendapatkan anggaran hampir Rp300 juta, sementara berbagai kebutuhan publik masih menunggu penyelesaian.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Metro juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai perencanaan pekerjaan, kondisi awal kolam, spesifikasi teknis, analisis harga satuan, hingga dasar penetapan nilai kontrak.
Jangan sampai papan proyek hanya menjadi tempat memajang angka anggaran, sementara penjelasan mengenai alasan dan manfaat penggunaan uang rakyat justru sulit diperoleh.
Pada akhirnya, keberhasilan seorang kepala daerah bukan diukur dari seberapa indah kolam di halaman rumah dinasnya atau seberapa nyaman fasilitas rumah jabatannya.
Ukuran keberhasilan pemerintahan jauh lebih sederhana: apakah jalan masyarakat sudah layak, drainase berfungsi, sekolah mendapatkan perhatian, dan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya?
Sebab, masyarakat tentu lebih membutuhkan pembangunan yang bisa mereka rasakan langsung daripada sekadar menyaksikan kolam rumah dinas tampil lebih elok.
Jangan sampai ikan di kolam rumah dinas lebih cepat menikmati hasil pembangunan dibandingkan warga yang setiap hari membayar pajak dan menunggu janji perbaikan infrastruktur.
APBD adalah uang rakyat. Maka, rakyat berhak bertanya, pemerintah berkewajiban menjawab.
Kolam boleh direhabilitasi, tetapi jangan sampai keterbukaan pemerintah justru mengalami kerusakan.
(REDAKSI)
