SEKELIK METRO – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Metro meminta pemerintah daerah mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dengan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi sumber pendapatan dan evaluasi belanja dinilai menjadi langkah penting dalam penyusunan APBD 2027.
Dorongan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Ancilla Hernani, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kota Metro, Senin (16/11/2026).
Ancilla mengatakan, kebijakan anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif atau mempertahankan program rutin pemerintah.
Menurutnya, pemerintah perlu menggali potensi pendapatan dari berbagai sektor, termasuk pajak hotel, restoran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta retribusi daerah.
Upaya peningkatan PAD tersebut, lanjutnya, perlu disertai pembenahan sistem pemungutan melalui digitalisasi, pengawasan terhadap potensi kebocoran, serta penetapan target penerimaan yang rasional. Pemerintah juga diminta memastikan kebijakan tersebut tidak menambah beban masyarakat secara berlebihan.
Selain pendapatan, perhatian fraksi turut diarahkan pada penggunaan anggaran belanja. Pemerintah Kota Metro diminta meninjau kembali pengeluaran yang dinilai kurang mendesak, seperti perjalanan dinas, rapat, dan honorarium.
Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar anggaran tersebut lebih diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, pemberdayaan UMKM, koperasi, dan penciptaan lapangan kerja.
Ancilla juga mengingatkan pentingnya kesesuaian alokasi anggaran dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Setiap penambahan belanja, menurutnya, harus memiliki sasaran dan indikator kinerja yang dapat diukur. Pengelolaan keuangan daerah juga harus memenuhi prinsip efektif, efisien, dan ekonomis.
Dalam kesempatan tersebut, fraksi juga meminta pengawasan lebih ketat terhadap penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), bantuan keuangan, hibah, dan bantuan sosial. Penyaluran anggaran itu harus dipastikan tepat sasaran, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Terkait kondisi perekonomian, Fraksi PDI Perjuangan menilai pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari peningkatan angka statistik. Pemerintah harus memastikan dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil dan pencari kerja.
“Pertumbuhan itu baru berarti kalau dirasakan warga. Kalau pertumbuhan naik, tetapi pengangguran masih tinggi, UMKM masih sepi, dan pelaku pasar masih sulit menjual produk, berarti pertumbuhan itu belum merata,” demikian penekanan dalam pandangan umum fraksi.
Fraksi tersebut juga menyoroti penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT). Pemerintah diminta menggunakan anggaran tersebut sesuai kebutuhan darurat, seperti penanganan bencana, wabah, kebakaran, gagal panen, maupun keadaan mendesak lainnya.
Selain itu, pemerintah didorong meningkatkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga mencapai target 100 persen. Optimalisasi penerimaan pajak daerah diharapkan dapat memperbesar kemampuan fiskal untuk membiayai pembangunan.
Kemudahan perizinan juga menjadi salah satu poin yang disampaikan. Pemerintah diminta mempercepat proses perizinan agar iklim investasi semakin terbuka dan peluang usaha baru di Kota Metro dapat berkembang.
Fraksi PDI Perjuangan turut meminta agar APBD 2027 mengakomodasi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang berasal dari aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, sehingga kebutuhan warga dapat menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.
Sementara itu, dalam penyampaian rancangan APBD 2027 sebelumnya, Wali Kota Metro memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp903,28 miliar dan belanja daerah Rp906,28 miliar. Dengan komposisi tersebut, rancangan APBD mencatatkan defisit sekitar Rp3 miliar.
Untuk menutup defisit, pemerintah merencanakan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp5 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp2 miliar untuk penyertaan modal kepada Bank Lampung.
Fraksi PDI Perjuangan berharap pembahasan APBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tidak hanya memperhatikan keseimbangan keuangan daerah, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan di Kota Metro. (*)