SEKELIK METRO – Masalah banjir yang terus berulang di wilayah Metro Selatan mulai mendapat sorotan serius dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Metro. Tak sekadar menyatakan komitmen, fraksi tersebut juga mendorong langkah konkret dengan menjadikan penanganan banjir di Way Perak sebagai contoh yang bisa direplikasi.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Metro, A. Cahyadi Lamnunyai, mengatakan penanganan banjir yang berdampak hingga gagal panen tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Ia menilai, dibutuhkan langkah yang terukur, terintegrasi, dan dikawal hingga benar-benar tuntas.
“Kami di Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen mengawal persoalan ini sampai selesai. Ini bukan sekadar pernyataan, tetapi bagian dari tanggung jawab politik kami untuk melindungi petani,” ujar dia saat dikonfirmasi, Jumat (24/4/2026).
Pria yang akrab disapa Kanjeng Yadi itu menyebut kondisi banjir di Metro Selatan memiliki kemiripan dengan yang pernah terjadi di Way Perak, Margorejo. Namun, penanganan di wilayah tersebut dinilai lebih progresif karena adanya kolaborasi lintas sektor.
Ia menjelaskan, keberhasilan penanganan di Way Perak pada 2025 tidak terlepas dari sinergi antara DPRD, organisasi perangkat daerah (OPD) seperti PUTR, hingga komunikasi intensif dengan pihak terkait lainnya.
“Penanganan di sana berjalan karena ada kerja bersama. Dari perencanaan hingga pelaksanaan, semuanya dikawal secara serius. Pola seperti ini yang perlu diterapkan di Metro Selatan,” katanya.
Menurut Yadi, selama ini pendekatan pemerintah terhadap persoalan banjir masih cenderung administratif, seperti sebatas pengajuan proposal tanpa pengawalan berkelanjutan.
“Tidak cukup hanya mengirim proposal ke pemerintah pusat. Harus ada komunikasi yang kuat dan pengawalan sampai program benar-benar terealisasi dan dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai anggota DPRD dari daerah pemilihan Metro Barat dan Metro Selatan, ia menegaskan akan mendorong penerapan pola kerja seperti di Way Perak. Termasuk memperkuat koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan aliran air.
Ia juga menyoroti pentingnya data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan. Menurutnya, kesalahan data berpotensi menghasilkan penanganan yang tidak tepat sasaran.
“Koordinasi dengan BBWS harus dilakukan secara menyeluruh. Ini menyangkut kehidupan petani. Kalau data tidak valid, maka solusi yang diambil juga bisa keliru,” kata dia.
Dari sisi anggaran, Yadi meminta pemerintah daerah berani mengambil kebijakan yang berpihak kepada petani, baik dalam bentuk bantuan maupun program mitigasi jangka panjang.
“Petani sudah terlalu sering dirugikan. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang nyata, bukan sekadar normatif. Penyelesaian masalah besar tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus melalui kerja tim,” tegasnya.
Ia memastikan Fraksi PDI Perjuangan akan menjalankan fungsi pengawasan DPRD agar seluruh OPD terkait bekerja maksimal dan tidak saling melempar tanggung jawab.
“Kami akan kawal dari hulu hingga hilir. Tidak boleh ada alasan klasik lagi. Kami siap membangun komunikasi dan kolaborasi dengan seluruh pihak terkait dalam penanganan banjir di Metro,” pungkasnya.
Di tengah meningkatnya perhatian publik, upaya menjadikan penanganan Way Perak sebagai model dinilai sebagai langkah awal membangun kepercayaan masyarakat. Meski begitu, warga, khususnya petani di Metro Selatan, masih menunggu realisasi nyata di lapangan. Sebab, bagi mereka, solusi banjir bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. (MNP)
