SEKELIK METRO – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-89 Kota Metro pada 9 Juni 2026 menjadi momentum refleksi bagi pemerintah daerah untuk melihat kembali berbagai kebutuhan dasar masyarakat yang masih menunggu penyelesaian. Di tengah kemeriahan perayaan dan berbagai agenda seremonial, persoalan infrastruktur seperti jalan rusak dan drainase yang belum optimal masih menjadi perhatian warga.
Bagi masyarakat, kualitas jalan dan saluran air bukan sekadar urusan pembangunan fisik. Infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dari aktivitas sehari-hari, mulai dari mobilitas warga, kelancaran ekonomi, hingga rasa aman saat musim hujan tiba.
Dalam suasana peringatan hari jadi Kota Metro, Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafieq Adi Pradana, memilih menyampaikan pandangan yang mencerminkan sikap terbuka pemerintah terhadap berbagai tantangan yang masih dihadapi daerah.
Usai mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Metro, Selasa (9/6/2026), Rafieq menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas berbagai persoalan infrastruktur yang belum sepenuhnya teratasi. Menurutnya, harapan warga terkait perbaikan jalan dan drainase merupakan kebutuhan nyata yang harus menjadi prioritas pemerintah.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Metro, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya memahami betul harapan masyarakat. Ketika warga meminta jalan diperbaiki dan drainase dibenahi, itu bukan keluhan kecil. Itu kebutuhan hidup sehari-hari,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi penanda bahwa memasuki usia ke-89 tahun, Kota Metro masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Di berbagai wilayah, masyarakat masih menghadapi kondisi jalan yang mengalami kerusakan serta saluran drainase yang belum mampu berfungsi optimal saat curah hujan meningkat.
Rafieq menilai keterbukaan menjadi langkah penting dalam membangun kepercayaan publik. Pemerintah, menurutnya, tidak boleh menutupi berbagai persoalan yang masih terjadi di lapangan.
“Kalau anggaran terbatas, katakan terbatas. Kalau ada pekerjaan yang belum baik, akui belum baik. Kalau ada perencanaan yang harus dibenahi, benahi,” tegasnya.
Ke depan, Pemerintah Kota Metro dihadapkan pada tantangan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal yang dimiliki daerah. Ruang anggaran yang terbatas, meningkatnya kebutuhan pelayanan publik, serta tuntutan pembangunan yang semakin kompleks menjadi faktor yang harus dikelola secara cermat.
Di sisi lain, faktor eksternal seperti cuaca ekstrem, kenaikan harga material konstruksi, hingga kendaraan bertonase berlebih yang melintas di sejumlah ruas jalan turut memberikan tekanan terhadap kualitas infrastruktur yang ada.
Berdasarkan data pemerintah daerah, dari total sekitar 413 kilometer panjang jalan di Kota Metro pada tahun 2024, masih terdapat sejumlah ruas yang berada dalam kondisi rusak ringan maupun rusak berat. Data tersebut menjadi gambaran bahwa agenda pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi pekerjaan besar yang harus dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang.
Meski demikian, Rafieq menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui laporan administrasi. Menurutnya, pengalaman dan kenyamanan masyarakat saat menggunakan fasilitas publik harus menjadi indikator utama dalam mengevaluasi hasil pembangunan.
“Jangan sampai laporan mengatakan mantap, tetapi masyarakat merasa belum nyaman. Keduanya harus dipertemukan dengan data yang jujur dan pengecekan lapangan yang sungguh-sungguh,” katanya.
Ia menambahkan, peringatan HUT Kota Metro seharusnya tidak hanya menjadi ruang perayaan, tetapi juga menjadi momentum evaluasi untuk memastikan pemerintah tetap hadir menjawab kebutuhan masyarakat.
“Saya tidak ingin masyarakat hanya mendengar janji. Saya ingin masyarakat melihat proses yang lebih terbuka, prioritas yang lebih jelas, pekerjaan yang lebih berkualitas, dan pemerintah yang lebih berani dikoreksi,” tandasnya.
Memasuki usia ke-89 tahun, Kota Metro tengah menatap masa depan dengan berbagai tantangan dan harapan. Di tengah keterbatasan yang ada, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik terus mengemuka. Bagi pemerintah daerah, tantangan tersebut bukan sekadar persoalan pembangunan fisik, melainkan upaya menghadirkan kota yang semakin nyaman, aman, dan layak bagi seluruh warganya. (MNP)